Makassar, Bineka.co.id – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Kamis, 8 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Fatmawati menegaskan bahwa stunting masih menjadi tantangan serius yang memerlukan pendekatan kolaboratif dari berbagai sektor.
Ia menekankan bahwa upaya penurunan stunting tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua instansi, melainkan harus melibatkan sinergi terintegrasi antarlembaga.
“Stunting bukan sekadar masalah pertumbuhan fisik anak, tetapi berdampak jangka panjang pada kualitas SDM. Ini adalah pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama, lintas sektor,” tegasnya.
Fatmawati menyoroti pentingnya pemahaman bersama tentang sektor utama (leading sector) dalam penurunan stunting, mengingat masih banyak daerah yang belum memahami peran TPPS secara menyeluruh.
“Tidak hanya Dinas Kesehatan atau Dinas Pemberdayaan Perempuan, setidaknya ada 14 dinas dan lembaga—termasuk BKKBN, BPOM, dan Kemenag—yang harus terlibat aktif,” jelasnya.
Ia juga mengapresiasi peran Tim Penggerak PKK dalam mendukung program penanganan stunting. Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Sulsel telah memberikan bantuan kepada 10 daerah dengan angka stunting tertinggi pada peringatan Hari Kartini pekan lalu.
Fatmawati menyebut Kabupaten Takalar sebagai contoh sukses yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Ia berharap strategi Takalar dapat diadopsi daerah lain untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting.
“Yang terpenting, kita tidak boleh berpuas diri. Saya ingin, pada survei berikutnya, angka stunting Sulsel sudah mencapai satu digit. Dengan semangat bersama, ini pasti bisa terwujud,” tegasnya.
Berdasarkan Data SSGI 2023, prevalensi stunting di Sulsel mencapai 27,4%, sementara pada 2022 berada di 27,2%. Namun, SSGI 2024 menunjukkan penurunan signifikan menjadi 23,3%—sebuah pencapaian yang perlu terus ditingkatkan.
Rakor ini menjadi momen penting untuk menyelaraskan strategi dan memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting. Fatmawati selaku Ketua TPPS Provinsi Sulsel melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap progres penanganan stunting di tingkat kabupaten/kota.
Beberapa daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Jeneponto, Enrekang, Takalar, Maros, dan Tana Toraja, memaparkan tantangan yang dihadapi. Sementara itu, kabupaten dengan angka stunting rendah, seperti Barru, Bone, dan Selayar, berbagi praktik terbaik yang bisa menjadi referensi daerah lain.
Fatmawati mendorong daerah dengan angka stunting dua digit untuk segera mengoptimalkan strategi agar bisa mencapai target satu digit.***
Tinggalkan Balasan