Bineka.co.id, Makassar – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi, mengungkapkan pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah di Sulsel.
Ia menilai kondisi tersebut rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Karena itu, Sri Rahayu mendesak aparat kepolisian agar lebih serius menindak dugaan praktik ilegal dalam distribusi BBM.
“Semoga dengan adanya keluhan masyarakat, sistem yang mungkin menjadi ruang bagi oknum untuk mencari keuntungan pribadi bisa segera menjadi atensi pihak kepolisian,” ujarnya, Minggu (14/9).
Sri Rahayu juga mengusulkan sejumlah langkah pencegahan, seperti memperkuat kerja sama dengan pengelola SPBU agar tidak melakukan pembiaran, membekukan izin usaha bagi SPBU yang terbukti melanggar, memasang CCTV untuk memantau aktivitas pengisian BBM, serta memberikan sanksi tegas kepada pekerja SPBU yang terlibat pelanggaran.
Ia turut menyoroti penyalahgunaan sistem barcode. Menurutnya, mekanisme tersebut perlu diperbarui agar tidak lagi digunakan secara curang dengan identitas orang lain.
“Harus ada aturan jelas dan sanksi tegas, baik bagi aparat hukum maupun pengusaha yang terlibat. Jika ditemukan praktik ilegal, maka hasil keuntungannya perlu disita sesuai aturan undang-undang,” tegasnya.
Sri Rahayu menekankan, negara tidak boleh memberi ruang bagi praktik bisnis ilegal yang justru merugikan masyarakat serta mengganggu perekonomian nasional.
Tinggalkan Balasan