Bineka.co.id, Makassar – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulsel Tahun Anggaran 2025 dengan posisi hingga 31 Desember 2025. Paparan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Senin (26/1/2026).
Pemaparan kinerja APBN regional Sulsel disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulsel, Supendi, dan juga disiarkan secara daring melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan.
Dari sisi daerah, realisasi Transfer ke Daerah di Sulawesi Selatan hingga akhir 2025 mencapai Rp31,3 triliun atau 97,42 persen dari pagu sebesar Rp32,1 triliun. Penyaluran dana tersebut berlangsung relatif merata di seluruh kabupaten dan kota, dengan tingkat realisasi hampir mendekati pagu masing-masing daerah.
“Kondisi ini menunjukkan distribusi anggaran tidak terpusat pada wilayah tertentu, tetapi berjalan merata di seluruh wilayah Sulawesi Selatan,” tegas Supendi.
Ia menjelaskan, capaian realisasi TKD tersebut mencerminkan peran APBN dalam menjaga stabilitas fiskal daerah sekaligus mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah di Sulsel. Dana TKD menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur daerah, serta penguatan ekonomi lokal.
Selain melalui TKD, dampak APBN terhadap masyarakat Sulsel juga terlihat dari berbagai program nasional yang langsung menyentuh daerah. Sepanjang Tahun Anggaran 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah disalurkan kepada 1.477.131 penerima manfaat melalui 588 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 24 kabupaten dan kota.
Program tersebut menjadi salah satu intervensi sosial terbesar yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Di sektor ekonomi kerakyatan, penguatan Koperasi Merah Putih tercermin melalui keberadaan 1.225 gerai koperasi aktif, 3.020 koperasi yang telah memiliki akun Simkopdes Merah Putih, serta 863 permohonan proposal bisnis yang tercatat sepanjang 2025.
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat mencapai Rp16,83 triliun kepada 283.989 debitur yang tersebar di sektor pertanian, perdagangan, jasa, dan sektor produktif lainnya.
Program lain yang berdampak langsung ke daerah antara lain realisasi 16 Sekolah Rakyat dari target 15 sekolah, penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp3,43 triliun, serta dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk 23.255 unit rumah dengan nilai Rp2,90 triliun.
Dari sisi Belanja Pemerintah Pusat, hingga akhir Tahun Anggaran 2025 realisasinya di Sulawesi Selatan mencapai Rp22,8 triliun atau 93,25 persen dari pagu.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pegawai yang terealisasi Rp10,9 triliun atau 98,58 persen dari pagu, digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, guru, dosen, serta PPPK.
Belanja barang terealisasi Rp9,1 triliun atau 87,99 persen dari pagu, yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perkantoran pada 767 satuan kerja di 52 kementerian dan lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara belanja modal terealisasi Rp2,8 triliun atau 91,46 persen dari pagu, dimanfaatkan antara lain untuk pembangunan Jembatan Gantung Minasa Upa, Benteng Pattiro, Kalimporo, dan Palambuta, pengembangan fasilitas Pelabuhan Kalatoa dan Jinato di Kepulauan Selayar, serta pembangunan sarana dan prasarana Gedung Kampus UIN Alauddin.
Adapun belanja bantuan sosial berupa Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar terealisasi sebesar Rp101,1 miliar atau 99,90 persen dari pagu.
Melalui paparan tersebut, Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kinerja APBN 2025 di Sulawesi Selatan tidak hanya tercermin dari capaian angka realisasi fiskal, tetapi juga dari dampak nyata terhadap pembangunan daerah, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan warga. APBN regional Sulsel 2025 menjadi penghubung strategis antara kebijakan fiskal nasional dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Tinggalkan Balasan