Malang, Bineka.co.id – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memberikan apresiasi terhadap langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mengimplementasikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah. Kebijakan tersebut dinilai sebagai wujud keberpihakan nyata pemerintah kepada petani, sekaligus sinyal kuat bahwa sektor pertanian kembali ditempatkan sebagai fondasi utama ketahanan pangan nasional.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan PP KAMMI, Aulia Furqon, menilai penetapan HPP bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan langkah fundamental untuk menjaga semangat petani di tengah fluktuasi harga pasar. Menurutnya, keberanian Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan harga yang layak bagi seluruh jenis beras menjadi pembeda dibanding kebijakan sebelumnya.
Dalam diskusi LIP Podcast yang digelar di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang, Jawa Timur, Furqon menegaskan bahwa kebijakan harga yang ditetapkan saat ini telah memberi dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Ia menyebut, peningkatan harga gabah di tingkat petani menjadi indikator awal bahwa keberpihakan negara benar-benar dirasakan langsung oleh pelaku utama sektor pertanian.
Lebih lanjut, Furqon menekankan bahwa kebijakan HPP tidak bisa dipisahkan dari langkah strategis lain yang ditempuh Kementerian Pertanian, khususnya keputusan untuk tidak melakukan impor beras. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi fondasi awal dalam membenahi tata kelola pangan nasional agar lebih berdaulat dan berkeadilan.
Dengan tidak adanya impor beras, ia menilai stok dalam negeri seharusnya dapat diserap dan didistribusikan secara optimal. Kombinasi antara penetapan harga dan penghentian impor dinilai sebagai dua langkah berani yang secara langsung memengaruhi dinamika harga beras di pasar. Dalam konteks ini, Andi Amran Sulaiman dianggap mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya populis, tetapi juga strategis dalam jangka panjang.
Furqon mengingatkan bahwa kebijakan pangan tidak bisa dinilai secara instan. Menurutnya, satu tahun masa implementasi belum cukup untuk melihat hasil menyeluruh, namun dua kebijakan awal tersebut sudah menjadi titik awal yang kuat dalam agenda besar reformasi pangan nasional. Tanpa keberanian menetapkan harga dan menghentikan impor, upaya mengendalikan harga di pasar akan jauh lebih sulit dilakukan.
Di sisi lain, ia juga menyoroti pentingnya pembenahan rantai distribusi pangan. Panjangnya jalur distribusi dinilai masih menjadi tantangan yang perlu segera diatasi agar kebijakan HPP benar-benar berdampak hingga ke tingkat konsumen tanpa menggerus kesejahteraan petani. Ia berharap rencana strategis Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman mampu menjangkau persoalan tersebut secara komprehensif.
Dalam konteks dukungan terhadap kebijakan pemerintah, KAMMI menegaskan posisinya sebagai mitra kritis. Organisasi mahasiswa tersebut menyatakan siap beriringan dengan pemerintah selama kebijakan yang diambil berpihak kepada rakyat, khususnya petani. Menurut Furqon, langkah-langkah berani yang telah ditempuh Menteri Pertanian merupakan fondasi penting yang belum pernah dilakukan sebelumnya dan perlu dikawal bersama oleh seluruh elemen bangsa.
Tinggalkan Balasan