Bineka.co.id, Makassar – Pemerintah menetapkan 50 kota sebagai prioritas pembangunan nasional pada periode 2025–2029 dimana Kota Makassar menjadi salah satu prioritas menjadi Kota Metropolitan utama. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, langkah ini merupakan strategi Presiden Prabowo Subianto untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara Pulau Jawa dan wilayah luar.
“Kami merancang 50 kota dan kawasan baru untuk menyeimbangkan pertumbuhan antara Pulau Jawa dan wilayah luar. Satu bangsa, banyak pusat; satu visi, banyak suara,” ujar Dody dalam pidatonya di ajang Indonesia International Sustainability Forum (IISF) di Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Namun, menurut Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, rancangan tersebut akan lebih berdampak bila disertai pembenahan transportasi umum yang terintegrasi di setiap kota prioritas.
“Pembangunan dan pembenahan transportasi umum yang terencana dan terpadu di 50 kota prioritas akan memberikan dampak luas, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan,” kata Djoko kepada Kompas.com, Minggu (12/10/2025).
Transportasi Terpadu Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
Djoko menilai, keberadaan sistem transportasi umum yang efisien di luar Pulau Jawa dapat menjadi pemicu terbentuknya pusat-pusat ekonomi baru. “Hal ini sejalan dengan upaya pemerataan pertumbuhan agar tidak hanya bertumpu pada satu atau dua kota besar,” ujarnya.
Menurutnya, kota dengan sistem transportasi publik yang andal akan lebih menarik bagi investasi dan pengembangan bisnis. Dampaknya, produktivitas masyarakat meningkat dan roda ekonomi lokal bergerak lebih cepat. Transportasi umum juga akan mendukung sektor industri dan pariwisata karena mobilitas pekerja dan wisatawan menjadi lebih mudah.
Dampak Sosial dan Kualitas Hidup
Selain manfaat ekonomi, sistem transportasi publik yang inklusif diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Djoko menjelaskan, transportasi umum memberi akses setara bagi pelajar, pekerja, hingga masyarakat berpenghasilan rendah untuk menuju pusat pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik.
Ia menambahkan, penyediaan transportasi publik yang nyaman juga akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi, sehingga kemacetan dapat dikurangi. “Biaya transportasi harian juga dapat ditekan,” tuturnya.
Dengan waktu tempuh yang lebih pasti dan efisien, masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk kegiatan produktif, sekaligus menurunkan tingkat stres akibat kemacetan.
Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan
Pembenahan transportasi publik juga berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Penggunaan kendaraan listrik atau berbasis rendah emisi seperti commuter line dan LRT dapat mengurangi jejak karbon kota serta menekan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
“Efisiensi energi dan berkurangnya polusi udara akan mendukung kesehatan masyarakat sekaligus transisi menuju energi bersih,” kata Djoko.
Peta 50 Kota Prioritas
Rancangan pemerintah membagi 50 kota prioritas ke dalam tiga fokus utama:
- 10 kawasan metropolitan utama,
- 4 kota metropolitan usulan baru, dan
- 36 kota non-metropolitan yang diarahkan untuk pengembangan industri, pariwisata, perdagangan, serta pendidikan.
Dari jumlah tersebut, 17 kota (sekitar 34 persen) telah memiliki layanan transportasi publik modern. Pemerintah berencana memperluas layanan di kota lainnya dengan dukungan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri.
Kawasan metropolitan utama meliputi Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Sementara empat kota metropolitan usulan baru adalah Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang.
Adapun kota industri mencakup Cilegon, Batang, Gresik, Morowali, Konawe, Luwu Timur, Halmahera Tengah (Weda), Mempawah (Kijing), dan Bitung. Untuk sektor pariwisata, pemerintah menetapkan Balige (Toba), Bintan, Buleleng, Mataram, Labuan Bajo, Bukittinggi, Belitung, Gorontalo, dan Ambon.
Kota perdagangan terdiri atas Bandar Lampung, Samarinda, Balikpapan, Sorong, Bengkulu, Jayapura, dan beberapa lainnya. Sementara kota pendidikan antara lain Depok, Sumedang, Salatiga, Malang, dan Purwokerto.
Beberapa kota kecil dengan potensi khusus seperti Tana Toraja, Banda Neira, Pulau Morotai, dan Pegunungan Arfak juga termasuk dalam daftar prioritas pembangunan.
Tinggalkan Balasan