Bineka.co.id, Jakarta – Peran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura sebagai garda depan perlindungan pelaut kembali disorot dalam Workshop Kelaiklautan Kapal bertajuk “Stay Compliant, Stay Sailing: International Shipping Without Detention” yang digelar di Movenpick Hotel Jakarta City Centre, Kamis (26/6). Acara ini diinisiasi oleh Atase Perhubungan KBRI Singapura sebagai bagian dari penguatan kepatuhan terhadap standar internasional keselamatan pelayaran dan upaya mencegah penahanan kapal oleh negara pelabuhan.
Atase Perhubungan RI di Singapura, Wahyu Ardhiyanto, menegaskan bahwa KBRI Singapura memegang peran unik sebagai satu-satunya perwakilan RI di luar negeri yang melaksanakan fungsi inspeksi kapal dan penerbitan sertifikasi kelaikan.
“Rata-rata, KBRI Singapura melayani lebih dari 100 pelaut Indonesia setiap harinya untuk berbagai kebutuhan mulai dari dokumen, pergantian awak kapal, hingga perlindungan kesejahteraan,” tuturnya.
Wahyu menambahkan, penyelenggaraan workshop ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antarnegara dan menghasilkan strategi kolektif dalam menghadapi tantangan Port State Control (PSC), khususnya dalam menjaga kinerja dan reputasi kapal Indonesia di perairan internasional.
“Memastikan kepatuhan terhadap standar internasional bukan semata untuk menghindari penahanan kapal, tetapi juga untuk menjamin keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut, serta menjaga reputasi kapal Indonesia di mata dunia,” tutup Wahyu.
Workshop ini merupakan kelanjutan dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Singapura yang diperkuat lewat pembaruan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Maritime and Port Authority (MPA) Singapura pada 3 Februari 2025.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Duta Besar RI untuk Singapura, Suryo Pratomo, menyampaikan pentingnya peningkatan kelaikan kapal berbendera Indonesia sebagai upaya menjaga arus logistik dan perdagangan laut di kawasan.
“Kualitas dan kelaikan kapal berbendera Indonesia secara langsung memengaruhi arus logistik dan kelancaran perdagangan laut regional, khususnya di Selat Singapura yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia,” ungkap Dubes Suryo.
Ia juga menggarisbawahi bahwa dengan posisi geografis yang strategis serta kepemilikan armada yang signifikan, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kapal-kapalnya memenuhi standar keselamatan internasional.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menambahkan bahwa workshop ini memperkuat kerja sama jangka panjang antara Indonesia dan Singapura sebagai sesama anggota Tokyo MoU, yang bertujuan membangun sistem pengawasan pelabuhan (Port State Control) yang efektif di kawasan Asia-Pasifik.
“Hal inilah yang menjadikan workshop ini sangat penting baik dari segi hubungan kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan MPA maupun sebagai bentuk perhatian penuh dari kedua instansi dalam meningkatkan aspek keselamatan pelayaran,” ujar Masyhud.
Ia menegaskan bahwa harmonisasi antarnegara dalam pemeriksaan kapal mutlak diperlukan guna memastikan kapal-kapal yang beroperasi benar-benar laik laut, ramah lingkungan, dan memberikan perlindungan maksimal bagi awaknya.
Workshop turut dihadiri oleh Chief Executive Maritime and Port Authority (MPA) Singapura serta para pemangku kepentingan sektor maritim dari kedua negara.
Tinggalkan Balasan