Bineka.co.id, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto menghadiri acara Sharing Knowledge Desa Berketahanan Pangan dan Iklim dalam rangka Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang digelar di Boutique Hotel, Gunung Sahari Utara, Jakarta Pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Mendes Yandri menyampaikan harapannya agar forum berbagi pengetahuan ini mampu melahirkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan langsung di tingkat desa. Ia menegaskan bahwa isu ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Ketahanan Pangan dan Iklim ini saling terkait dan ini juga berhubungan untuk penyiapan rantai pangan berkelanjutan,” ujar Yandri.
Ia mendorong desa-desa untuk mengoptimalkan Dana Desa dalam mendukung agenda ketahanan pangan, sesuai amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang prioritas penggunaan Dana Desa.
“Dana desa yang masuk ke setiap desa, minimal 20 persen harus digunakan untuk ketahanan pangan. Itu sejalan dengan program Presiden Prabowo terkait Swasembada Pangan,” tambahnya.
Yandri menekankan bahwa pemanfaatan dana tersebut harus disesuaikan dengan potensi spesifik masing-masing desa. Bila suatu desa unggul dalam produksi padi, maka dukungan diarahkan ke sektor itu. Begitu pula untuk komoditas seperti jagung, ayam petelur, maupun produk pertanian lainnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan desa dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk penyediaan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Jangan sampai desa hanya jadi penonton. Masa makan bergizi, berasnya dari luar, ikannya dari luar, cabainya juga dari luar. Padahal potensi desa sangat besar,” tegas Yandri.
Ia memaparkan, jika program MBG menyasar hingga 83 juta penerima manfaat, maka akan dibutuhkan pasokan besar untuk komoditas seperti ikan, telur, sayur, dan cabai setiap harinya. Oleh karena itu, masyarakat desa perlu ditanamkan budaya menanam dan memproduksi bahan pangan sendiri.
Dalam konteks ekonomi desa, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Koperasi Desa Merah Putih. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan nilai jual produk desa.
“Contohnya, di Desa Kertasana, BUMDes-nya ekspor ikan maskoki ke Kanada, Inggris, dan Afrika. Di Banyumas, BUMDes ekspor gula kelapa ke Hongaria dan Spanyol. Sementara Kopdes fokus pada LPG, sembako, dan simpan pinjam,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa BUMDes dan Kopdes Merah Putih tidak saling tumpang tindih karena memiliki peran dan sumber daya yang berbeda. Saat ini, Kemendes PDTT tengah menyusun pedoman koordinasi antar-keduanya agar dapat saling melengkapi.
“Presiden Prabowo sudah menekankan bahwa keduanya tidak boleh saling mematikan,” imbuh Yandri.
Di sisi lain, Kepala Badan Pengembangan Informasi Desa, Mulyadin Malik, menyampaikan bahwa kegiatan Sharing Knowledge ini diikuti oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Bappeda, serta para Kepala Desa dari beberapa provinsi di Sumatera dan Banten.
Acara ini turut menghadirkan pembicara seperti Bupati Gowa Husniah Talenrang, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, akademisi dari IPB, serta pejabat Kementerian Pertanian yang memberikan wawasan teknis dan strategi kebijakan.
Tinggalkan Balasan