Makassar, Bineka.co.id – Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, mengumumkan pemangkasan APBD sebesar Rp1,5 triliun selama dua tahun ke depan untuk mendukung program Asta Cita Presiden. Langkah ini diambil sebagai bagian dari efisiensi anggaran guna memastikan program prioritas nasional berjalan efektif. “Tidak ada kegiatan yang boleh berjalan tanpa izin saya,” tegas Sudirman, Selasa 4 Maret 2025.
Efisiensi anggaran ini menyasar berbagai sektor, termasuk kesehatan. Gubernur meminta seluruh Direktur Rumah Sakit untuk tidak melakukan pembelian alat kesehatan tanpa persetujuan dokter spesialis yang bertanggung jawab. “Pembelian hanya boleh dilakukan setelah ada persetujuan dari sistem dan dokter spesialis sebagai pengguna,” jelasnya.
Sebelumnya, Bappeda Sulsel bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membentuk tim khusus untuk menganalisis alokasi anggaran yang dapat diefisiensi. Tim menemukan beberapa pos anggaran yang bisa direalokasi, seperti anggaran makan minum OPD senilai Rp87 miliar dan perjalanan dinas senilai Rp155 miliar. “Banyak anggaran yang saya hentikan karena pengelolaannya tidak tepat,” ujar Sudirman.
Gubernur menegaskan, program Asta Cita Presiden harus menjadi prioritas utama di Sulsel. Untuk itu, semua program dan belanja OPD harus mendapatkan persetujuan darinya. “Setiap usulan kegiatan dari OPD harus melalui persetujuan gubernur dan terpusat di Bappelitbangda,” tegasnya.
Sudirman juga mengingatkan para pejabat untuk tidak melanggar kebijakan ini. Ia menegaskan tidak akan berkompromi dengan pelanggaran, namun tetap terbuka untuk berdiskusi dengan ASN yang memiliki program bermanfaat bagi masyarakat. “Ini program nasional, kita harus tegas dan disiplin,” tambahnya.
Dengan langkah ini, Gubernur Sulsel berharap program Asta Cita Presiden dapat diimplementasikan secara optimal di daerah. Efisiensi anggaran diharapkan tidak hanya mendukung program nasional, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Kita harus memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat dan mendukung visi nasional,” pungkas Sudirman. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung program prioritas pemerintah pusat.***
Tinggalkan Balasan