Jakarta, Bineka.co.id – Nasabah perusahaan asuransi di Indonesia bakal mendapatkan perlindungan tambahan melalui Program Penjaminan Polis (PPP) yang tengah disiapkan pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Program tersebut ditargetkan mulai berlaku paling lambat Januari 2028. Kehadirannya diharapkan memperkuat perlindungan pemegang polis sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, pembentukan program penjaminan polis merupakan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Persiapan program tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan industri perasuransian dan pendalaman pasar keuangan.

“Kami sedang mempersiapkan program penjaminan polis kami, yang diwajibkan oleh Undang-undang untuk diimplementasikan paling lambat pada tahun 2028,” ujar Friderica dalam 29th ASEAN Insurance Regulators Meeting (AIRM) di Nusa Dua, Bali, Rabu 18 November 2026.

Menurut Friderica, Indonesia juga memanfaatkan pertemuan regulator asuransi dari 11 negara ASEAN tersebut untuk mempelajari pengalaman negara lain yang lebih dahulu menerapkan skema penjaminan polis.

Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi sejumlah negara yang telah memiliki pengalaman dalam menjalankan program tersebut.

OJK berharap pertukaran pengalaman antarnegara dapat membantu Indonesia mempersiapkan sistem perlindungan pemegang polis secara lebih matang.

OJK dan LPS Mulai Pertukaran Data

Dalam proses persiapan, OJK bersama LPS telah menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) mengenai pertukaran data, informasi, dan dokumen.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pertukaran data menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat pembentukan program tersebut.

Menurutnya, kesiapan penetapan kepesertaan, keakuratan data, serta koordinasi antarlembaga akan menentukan keberhasilan pelaksanaan PPP.

Pertukaran informasi dilakukan secara dua arah antara OJK dan LPS, mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan program.

Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan dan resolusi, hingga pencabutan izin usaha serta likuidasi.

“Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi dalam keterangan tertulis, Selasa 17 November 2026.

Pemerintah Kebut Regulasi, LPS Siapkan Kewenangan Resolusi

Dari sisi pemerintah, penyusunan regulasi turunan untuk program penjaminan polis juga terus dipercepat.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan Herman Saheruddin mengungkapkan, pemerintah telah memperoleh izin prakarsa dari Kementerian Sekretariat Negara untuk mematangkan payung hukum penyelenggaraan program.

Ia menjelaskan, mandat LPS dalam program tersebut tidak hanya mencakup penjaminan polis, tetapi juga kewenangan melakukan resolusi terhadap perusahaan asuransi bermasalah.

Kewenangan tersebut merupakan bagian dari penguatan peran LPS sebagaimana diatur dalam UU P2SK dan perubahannya melalui UU Nomor 4 Tahun 2026.

“Sehingga kita sudah setara dengan negara-negara maju yang memiliki integrated protection scheme. Saat ini proses perundangannya sudah, kita sudah dapat izin prakarsa dari Setneg dan kita akan secara intensif mempersiapkan program penjaminan polis sehingga bisa siap,” terang Herman.

Pemerintah menargetkan kesiapan operasional program mulai terlihat pada 2027, sebelum diberlakukan paling lambat Januari 2028.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis Ferdinan Dwikoraja Purba menyatakan LPS siap menjalankan mandat tersebut melalui koordinasi bersama OJK dan Kementerian Keuangan.

Menurut Ferdinan, pengalaman negara ASEAN yang lebih dahulu menerapkan penjaminan polis menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia, terutama terkait tantangan pada tahap awal pelaksanaan.

LPS berharap pembentukan program ini dapat memperkuat jaring pengaman sistem keuangan atau financial safety net, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada nasabah industri asuransi.

Dengan demikian, program penjaminan polis diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan amanat undang-undang, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian nasional.