Jakarta, Bineka.co.id – Lembaga Riset Publik (LRP) merilis hasil survei mengenai sejumlah tokoh yang dinilai publik berpotensi mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka.
Dalam survei yang dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memperoleh angka 19,3 persen dalam klaster Kabinet Merah Putih. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meraih 14,3 persen.
Hasil survei tersebut disampaikan Peneliti LRP, Arwan Pranata, di Hotel Sofyan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
LRP membagi penjaringan figur potensial wakil presiden ke dalam enam klaster, yakni menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, pimpinan partai politik pendukung pemerintah, mantan kandidat capres dan cawapres Pemilu 2024, tokoh di lingkaran terdekat Presiden Prabowo, serta kepala daerah.
Pembagian tersebut dilakukan untuk melihat preferensi responden terhadap figur dari berbagai latar belakang. Karena itu, angka yang diperoleh setiap tokoh merupakan hasil penilaian dalam klasternya masing-masing, bukan perbandingan langsung seluruh nama dalam satu pertanyaan.
Amran Unggul dalam Klaster Menteri
Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman memperoleh 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin dengan 10,2 persen.
Arwan menjelaskan, penilaian terhadap Amran berkaitan dengan posisinya sebagai Menteri Pertanian, perhatian terhadap petani, serta program swasembada pangan.
Sementara itu, Yusril dinilai memiliki keunggulan dari latar belakangnya sebagai pakar hukum tata negara dan pengalaman panjang dalam pemerintahan. Adapun Sjafrie dikaitkan dengan pengalaman di bidang pertahanan, latar belakang militer, serta kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
Hasil Penjaringan Enam Klaster
Selain kelompok menteri, LRP turut mengukur preferensi responden terhadap figur dari lima klaster lainnya.
Pada klaster pimpinan lembaga negara, Puan Maharani memperoleh 21,4 persen, Sultan Bachtiar Najamudin 17,8 persen, dan Ahmad Muzani 14,2 persen.
Untuk klaster pimpinan partai politik pendukung pemerintah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meraih 22,3 persen, Bahlil Lahadalia 12,5 persen, dan Muhaimin Iskandar 7,4 persen.
Sementara dalam klaster mantan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024, Anies Baswedan memperoleh 22,4 persen, Mahfud MD 18,5 persen, dan Ganjar Pranowo 14,6 persen.
Pada klaster tokoh di lingkaran terdekat Presiden Prabowo, Sufmi Dasco Ahmad mencatat 18,4 persen, Teddy Indra Wijaya 15,5 persen, dan Sugiono 9,4 persen.
Adapun pada klaster kepala daerah atau gubernur, Dedi Mulyadi memperoleh angka tertinggi sebesar 33,7 persen. Berikutnya, Sherly Tjoanda meraih 19,4 persen dan Pramono Anung 10,3 persen.
Arwan menyebut penjaringan melalui enam klaster tersebut bertujuan menggambarkan bagaimana masyarakat menilai sejumlah figur berdasarkan latar belakang politik, pemerintahan, dan kepemimpinan mereka.
Metodologi Survei LRP
Survei LRP dilaksanakan pada 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.
Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling atau sampel acak bertingkat. Distribusi sampel dilakukan secara proporsional di seluruh wilayah populasi.
LRP melaporkan margin of error sebesar plus-minus 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Angka tersebut merupakan estimasi batas galat yang dilaporkan penyelenggara survei. Oleh karena itu, hasilnya perlu dibaca dengan mempertimbangkan pembagian enam klaster serta metode penjaringan yang digunakan.
MPR Mulai Proses Pemilihan Wapres Pengganti Gibran
Di sisi lain, proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI telah memasuki tahapan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11/2026). Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden mengalami kekosongan sejak tanggal tersebut.
Dalam rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026), MPR memutuskan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pengajuan dua nama calon wakil presiden pengganti.
MPR juga menetapkan Rabu, 2 Desember 2026, sebagai jadwal pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wakil presiden pengganti.
Berdasarkan mekanisme konstitusi, Presiden mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR melakukan verifikasi dan memilih satu di antara kedua calon tersebut melalui sidang paripurna.
Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, hasil survei LRP hanya menggambarkan persepsi responden terhadap sejumlah figur dan tidak menentukan siapa yang akan menjadi wakil presiden pengganti Gibran. Penetapan calon dan pemilihan tetap dilakukan melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan Presiden dan MPR.
Tinggalkan Balasan