Makassar, Bineka.co.id – Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan (Sulsel) periode 2026-2031 resmi dikukuhkan di Masjid Al-Markaz Al-Islami, Jalan Masjid Raya, Kota Makassar, Sabtu (14/11/2026). Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Marsudi Syuhud, sebagai penanda dimulainya masa pengabdian pengurus baru.

Dalam kepengurusan tersebut, Prof KH Najamuddin Abduh Shafa dipercaya menjadi Ketua Umum MUI Sulsel. Ia akan didampingi Prof Andi Marjuni sebagai Sekretaris Umum dan Ir H Andi Thaswin yang mengemban tugas sebagai Bendahara Umum.

KH Marsudi Syuhud menyampaikan bahwa pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni pergantian kepemimpinan. Momentum ini sekaligus menjadi awal bagi jajaran MUI Sulsel untuk bekerja dan menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Ia berpesan agar seluruh pengurus segera menjalankan amanah dengan menghasilkan karya nyata selama masa kepengurusan. Menurutnya, keberhasilan organisasi harus diukur dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya aktivitas kelembagaan.

“Karya kita adalah kemaslahatan untuk orang banyak,” tegas KH Marsudi Syuhud di hadapan para pengurus dan tamu undangan. Pesan tersebut menjadi penekanan agar kepengurusan baru MUI Sulsel mampu meninggalkan warisan atau legacy yang bermanfaat bagi umat.

Marsudi Syuhud juga menaruh harapan agar kepengurusan periode 2026-2031 dapat menghadirkan semangat baru dalam menjawab berbagai persoalan keumatan di Sulawesi Selatan. Kehadiran jajaran pengurus baru diharapkan mampu memperkuat peran MUI dalam memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Sulsel, Prof Andi Marjuni, menyampaikan apresiasi kepada MUI Pusat atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepada kepengurusan daerah. Ia menegaskan komitmen organisasi untuk terus berkhidmat kepada umat sekaligus memperkuat hubungan sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurut Andi Marjuni, salah satu sasaran utama kepengurusan MUI Sulsel lima tahun ke depan adalah mewujudkan kemaslahatan serta menjaga keharmonisan antarorganisasi kemasyarakatan Islam. Upaya tersebut akan dilakukan dengan merangkul berbagai kelompok dan mengelola perbedaan agar tetap berada dalam semangat persatuan.

Untuk mendukung target tersebut, MUI Sulsel telah menyiapkan sejumlah agenda jangka pendek dan jangka panjang yang disepakati melalui Rapat Kerja (Raker). Program-program itu disusun sebagai pedoman agar pelaksanaan tugas setiap komisi dan bidang berjalan lebih terarah.

Salah satu prioritas yang menjadi perhatian adalah digitalisasi tata kelola organisasi. Langkah ini mencakup penerapan sistem persuratan berbasis digital serta penguatan fungsi kesekretariatan agar pelayanan administrasi menjadi lebih efektif.

Selain pembenahan administrasi, setiap komisi dan bidang juga diminta menyusun jadwal kerja atau time schedule yang terukur. Masing-masing unit diharapkan merumuskan program utama dan program pendukung sehingga target kepengurusan MUI Sulsel periode 2026-2031 dapat dilaksanakan secara sistematis dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.