Jakarta, Bineka.co.id – Nasib investor ritel menjadi sorotan menyusul rencana penghapusan pencatatan saham (force delisting) terhadap 18 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI diminta memastikan hak pemegang saham publik tetap terlindungi, termasuk melalui pelaksanaan kewajiban pembelian kembali saham (buyback).
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Tommy Kurniawan, menilai rencana penghapusan pencatatan tersebut menjadi peringatan serius bagi sistem perlindungan investor di pasar modal Indonesia.
Menurut dia, persoalan ini tidak sebatas penghapusan saham dari bursa, tetapi juga menyangkut akses likuiditas ribuan investor ritel yang telah menanamkan modalnya.
“Kebijakan ini bukan sekadar persoalan administratif penghapusan saham dari bursa, melainkan menyangkut nasib ribuan investor ritel yang berpotensi kehilangan akses likuiditas atas investasi yang telah mereka tanamkan,” ujar Tommy di Jakarta, Selasa 10 November 2026.
Berdasarkan data BEI, terdapat 18 emiten yang terancam delisting. Sebanyak tujuh perusahaan masuk kategori pailit, sedangkan 11 perusahaan lainnya mengalami penghentian sementara perdagangan saham atau suspensi selama lebih dari 50 bulan.
Tommy menilai kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius terkait keberlangsungan usaha, tata kelola perusahaan, hingga efektivitas pengawasan pasar modal.
Dampak delisting, kata dia, tidak hanya dirasakan pemegang saham pengendali, tetapi juga masyarakat yang menempatkan dananya melalui pasar modal.
Ia mengingatkan agar investor ritel tidak sepenuhnya dibebani konsekuensi kegagalan perusahaan, terutama jika terdapat persoalan tata kelola, dugaan pelanggaran hukum, maupun kelalaian pengawasan.
“Investasi saham memiliki risiko dan setiap investor harus memahami kemungkinan kerugian. Namun, risiko investasi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum investor publik,” katanya.
DPR Minta Realisasi Buyback Dibuka
Tommy juga menyoroti kewajiban pembelian kembali saham oleh perusahaan yang akan delisting sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
Menurutnya, mekanisme buyback harus benar-benar dilaksanakan sebagai instrumen perlindungan pemegang saham publik, bukan sekadar pemenuhan formalitas regulasi.
Ia meminta OJK dan BEI menjelaskan perkembangan penyelesaian kewajiban pembelian kembali saham dari seluruh emiten yang masuk daftar delisting.
“Kami meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memberikan penjelasan dan solusi yang konkret mengenai perkembangan penyelesaian kewajiban buyback dari seluruh emiten yang masuk dalam daftar delisting,” ujarnya.
Selain itu, OJK dan BEI diminta membuka informasi mengenai realisasi pembelian kembali saham dari 18 perusahaan tersebut.
Informasi yang perlu disampaikan meliputi jumlah saham yang telah dibeli kembali, nilai transaksi, serta perusahaan yang belum memenuhi kewajibannya.
Keterbukaan informasi tersebut dinilai penting agar investor mengetahui perkembangan penyelesaian hak-haknya sebelum penghapusan pencatatan saham dilakukan.
Tinggalkan Balasan