Jakarta, Bineka.co.id – Potensi ekonomi karbon Indonesia mulai menarik perhatian investor global. Proyek penghutanan kembali hingga program sosial kemasyarakatan dinilai memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan di tengah meningkatnya minat terhadap investasi berkelanjutan.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang banyak dicari investor internasional untuk pengembangan proyek berbasis nilai ekonomi karbon.

Hal tersebut terlihat dalam pertemuan London Climate Week yang dihadirinya beberapa bulan lalu.

“Kemarin kami baru kembali dari London Climate Week beberapa bulan lalu, itu sangat menarik. Di situ sangat jelas Indonesia ini menjadi salah satu negara yang sangat dicari,” ujar Friderica di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Selasa 10 November 2026.

Menurut Friderica, daya tarik tersebut ditopang potensi proyek ramah lingkungan yang dikembangkan pemerintah bersama OJK melalui skema Sistem Registri Kategori Karbon atau SATU KARBON.

Proyek penghutanan kembali lahan gundul hingga program sosial kemasyarakatan menjadi bagian dari potensi yang dinantikan pasar internasional.

Peningkatan minat tersebut juga sejalan dengan berkembangnya investasi berbasis prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG).

Friderica mengutip survei Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 2023 yang menunjukkan 67 persen investor ritel mengutamakan investasi berkelanjutan.

Bahkan, sebanyak 64 persen investor bersedia menerima tingkat pengembalian investasi (return) lebih rendah demi berinvestasi pada produk berbasis ESG.

OJK Waspadai Greenwashing

Di tengah meningkatnya minat terhadap investasi hijau, OJK mengingatkan perusahaan dan emiten agar tidak memanipulasi klaim keberlanjutan atau melakukan greenwashing.

Praktik tersebut terjadi ketika perusahaan mengklaim produk atau kegiatan operasionalnya ramah lingkungan, tetapi tidak didukung kondisi dan pelaksanaan yang sebenarnya.

Friderica menilai terdapat risiko kesenjangan antara komitmen ESG perusahaan, implementasi di lapangan, dan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik.

“Bagaimana kita melihat ada kesenjangan antara komitmen ESG, implementasi nyata, dan kualitas pengungkapan yang saat ini bisa berisiko terhadap praktik-praktik greenwashing,” tegasnya.

Selain greenwashing, OJK juga menyoroti potensi praktik impact washing dan social washing. Keduanya berkaitan dengan klaim dampak positif dan kontribusi sosial perusahaan yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Untuk mengantisipasi laporan keberlanjutan yang menyesatkan, OJK mendorong peningkatan kredibilitas pengungkapan informasi perusahaan melalui pendampingan bersama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Upaya tersebut mencakup peningkatan kualitas penyusunan laporan keberlanjutan agar perusahaan menyampaikan informasi secara transparan, sesuai kondisi sebenarnya, dan tidak menutupi fakta.

“Bagaimana sih menyiapkan reporting ini yang baik, yang apa adanya, yang tidak menutup-nutupi, dan apa konsekuensi bila mereka melakukan ya tidak menyajikan sesuai apa adanya,” ungkap Friderica.

Penguatan transparansi tersebut menjadi penting agar meningkatnya minat investor terhadap proyek karbon dan produk ESG di Indonesia diikuti kredibilitas informasi serta pertanggungjawaban perusahaan.